Oleh: Hamsen Gultom
Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen angkatan 2024
Secara historis, gig work merujuk pada kontrak jangka pendek dan pekerja lepas yang berbeda dari pekerjaan tetap. Definisinya kini berkembang seiring munculnya teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan AI, yang memberi gig worker otonomi lebih besar dalam memilih tugas namun juga mengecualikan mereka dari insentif dan manfaat yang biasa diberikan kepada pekerja konvensional. Narasi utama yang ditawarkan gig economy adalah kebebasan dan fleksibilitas—pekerja digambarkan sebagai individu merdeka yang bisa memilih kapan dan di mana bekerja. Di Indonesia, fenomena ini paling terlihat pada platform transportasi online seperti Gojek dan Grab, layanan pesan-antar seperti ShopeeFood, serta pekerja lepas di sektor kreatif melalui platform global seperti Upwork, Fiverr, dan Freelancer.
Namun, di balik narasi tersebut tersembunyi realitas pahit: perlindungan tenaga kerja yang lemah, pendapatan tidak stabil, jam kerja panjang, dan status hukum yang tidak jelas. Gig worker sering disebut “mitra”, bukan pekerja, sehingga dikecualikan dari hak dasar ketenagakerjaan seperti jaminan sosial, upah minimum, cuti, dan perlindungan dari PHK sepihak. Studi Rachmawati dkk. (2021) menemukan pengemudi ojol di Jakarta rata-rata bekerja 10–12 jam per hari untuk mencapai pendapatan layak, sementara laporan ILO (2021) mencatat banyak pekerja platform digital global bekerja lebih dari 48 jam per minggu dengan tingkat kelelahan tinggi. Ketergantungan pada algoritma platform pun menimbulkan fenomena algorithmic control, di mana kebebasan pekerja sebenarnya dikendalikan oleh sistem digital yang tidak transparan.
Dari sisi pertumbuhan, data Bank Dunia (2023) mencatat gig worker global mencapai 154–435 juta orang, meningkat pesat dari 70 juta pada 2019, dengan Indonesia termasuk lima besar negara berpertumbuhan tercepat. Namun kurang dari 40% gig worker global memiliki asuransi kesehatan atau tabungan memadai, dan di Indonesia pendapatan driver dapat turun hingga 50% setiap kali skema insentif berubah (ADO, 2022).
Di tengah kondisi ini, muncul wacana sertifikasi khusus bagi gig worker untuk menjamin kualitas layanan dan melindungi konsumen. Esai ini menolak gagasan tersebut jika tidak dibarengi jaminan sosial, karena akan menambah beban finansial pekerja sekaligus menutup akses kerja bagi kelompok rentan—bertentangan dengan esensi gig economy yang justru tumbuh karena akses mudah dan syarat masuk rendah. Merujuk pada teori precarious work Guy Standing (2011) serta temuan OECD (2022), masalah fundamental gig economy bukan pada kompetensi pekerja, melainkan pada ketidakpastian status hukum dan minimnya perlindungan sosial. Pengalaman global pun menunjukkan hal serupa: pelatihan wajib bagi driver taksi daring di India tidak memperbaiki kesejahteraan pekerja, sementara di Inggris driver Uber tetap menuntut pengakuan sebagai pekerja formal meski telah mengikuti pelatihan tambahan.
Argumen pendukung sertifikasi—soal kualitas layanan, keamanan konsumen, dan daya saing—dibantah karena dalam praktiknya kualitas dan daya saing gig worker lebih ditentukan oleh sistem rating platform dan reputasi online, bukan dokumen formal. Kesimpulannya, sertifikasi tidak ditolak secara total, tetapi hanya relevan bila bersifat gratis, berbasis kebutuhan nyata (misalnya keselamatan berkendara), dan disertai pengakuan status kerja serta jaminan sosial bagi seluruh gig worker. Tanpa itu, sertifikasi hanyalah “perlindungan yang dikhianati” di balik retorika kebebasan yang dijanjikan gig economy.