Membangun Kepastian dalam Fleksibilitas: Strategi Sertifikasi Kompetensi dan Job Specification bagi Pekerja Gig di Indonesia

Oleh: Nadya Azka Putri

Mahasiswi Program Studi Sarjana Manajemen angkatan 2024

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur pasar tenaga kerja yang dikenal sebagai gig economy. Dalam tren ini, tenaga kerja direkrut secara independen untuk pekerjaan jangka pendek tanpa ikatan kerja formal. Fenomena ini berkembang pesat di Indonesia sejak 2014 dan semakin menguat pasca pandemi COVID-19. Data BPS bulan Agustus 2024 mencatat 57,95% atau sekitar 83,8 juta pekerja di Indonesia tergolong pekerja informal, termasuk gig workers, sementara survei APJII tahun 2023 menegaskan semakin banyak anak muda beralih ke pekerjaan digital seperti content creator, freelance design, hingga pengemudi ojol. Gig workers sendiri terbagi menjadi dua kategori: high-skill (programmer, desainer, content creator) dan low-skill (pengemudi ojek online, kurir).

Di balik fleksibilitas yang ditawarkan, gig economy menghadirkan tantangan serius: minimnya perlindungan sosial, ketidakpastian penghasilan, keterbatasan akses peningkatan keterampilan, serta kontrak kerja yang tidak transparan. Studi kualitatif menunjukkan perusahaan kerap menggunakan istilah “mitra” untuk mempertahankan model kontraktual yang berbeda dari pola ketenagakerjaan tradisional, sehingga dapat menghindari kewajiban memberikan hak dasar seperti cuti sakit dan jaminan kesehatan. Kondisi ini memunculkan dua persoalan mendasar: misclassification yang membuat status hukum pekerja berada dalam ruang abu-abu, serta ketidakjelasan tugas dan ekspektasi yang berpotensi memicu konflik. Survei ILO (2021) turut menegaskan bahwa mayoritas gig workers di Asia Tenggara menghadapi upah tidak menentu dan kontrak kerja yang tidak jelas.

Terdapat dua solusi utama yang bisa diangkat. Pertama, sertifikasi kompetensi, yang berfungsi sebagai bukti objektif keterampilan pekerja—misalnya pengemudi ojol yang diakui memiliki standar keselamatan dan pelayanan konsumen, atau freelancer desain yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Sertifikasi perlu dirancang bertingkat (dasar, menengah, mahir) dengan skema berbeda untuk pekerja high-skill (sertifikasi internasional) dan low-skill (sertifikasi keselamatan dasar), agar tidak menjadi instrumen gatekeeping yang justru menyingkirkan kelompok rentan. Dukungan konkret seperti subsidi biaya pelatihan dan skema pembiayaan berbunga rendah juga diperlukan agar sertifikasi menjadi alat pemberdayaan yang inklusif.

Kedua, job specification, yang mengatur kejelasan ruang lingkup tugas, standar hasil kerja, durasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan skema pembayaran—elemen yang selama ini sering kabur dan memicu role ambiguity serta stres kerja. Job specification yang jelas akan memperkecil asymmetry of expectations dan menurunkan frekuensi sengketa, meski desainnya perlu tetap fleksibel agar tidak membatasi kreativitas pada pekerjaan yang sifatnya inovatif seperti content creation.

Studi kuantitatif menunjukkan gig workers, terutama Gen Y dan Z, termotivasi oleh fleksibilitas waktu, kebebasan memilih pekerjaan, dan peluang penghasilan tambahan yang berkontribusi positif terhadap wellbeing. Namun, tantangan struktural tetap ada: jam kerja yang sering melebihi 12 jam per hari, pendapatan fluktuatif akibat kebijakan algoritmik platform, hingga kesulitan merencanakan keuangan yang memicu stres dan burnout. Pengalaman global memperkuat urgensi solusi ini: Singapura menghubungkan sertifikasi dengan kenaikan upah lewat Progressive Wage Model, Amerika Serikat menerapkan ABC Test untuk mencegah penyalahgunaan status pekerja lepas, dan Australia mengakui gig workers sebagai employee-like workers dengan hak atas upah minimum.

Di Indonesia, landasan hukum sebenarnya sudah tersedia melalui UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan lembaga sertifikasi BNSP, namun implementasinya pada gig workers masih belum optimal. Argumen kontra yang muncul—bahwa standarisasi akan mengikis fleksibilitas dan menambah biaya—dapat diatasi lewat subsidi pemerintah, sertifikasi modular berbasis kompetensi mikro, serta kerja sama perusahaan dengan lembaga sertifikasi.

Ada rekomendasi kebijakan bagi empat pihak: pemerintah (kerangka sertifikasi nasional berbasis micro-credentials dan subsidi lewat dana vokasi atau program Prakerja), perusahaan platform (job specification sebagai standar operasional dan integrasi sertifikasi dengan sistem rating), lembaga pendidikan (bootcamp, kursus singkat, dan riset kebijakan berbasis data), serta masyarakat sipil (advokasi lewat serikat pekerja agar suara gig workers terdengar dalam perumusan kebijakan). Kesimpulannya, sertifikasi kompetensi dan job specification bukan untuk membatasi kebebasan pekerja, melainkan memastikan fleksibilitas tidak berubah menjadi kerentanan, sehingga gig economy dapat menjadi pilar berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) tentang hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.